BolaSkor.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, meminta pemerintah daerah mengubah cara pandang terhadap sektor olahraga. Tak sekadar menjadi sarana menjaga kebugaran dan membangun prestasi, olahraga dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Erick menyampaikan hal tersebut dalam Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (15/10). Forum tersebut dihadiri jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), kepala dinas, serta pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Erick menyoroti besarnya peluang industri olahraga atau sport industry dan wisata olahraga (sport tourism) yang belum dimanfaatkan secara optimal di Tanah Air.
Baca Juga:
67 Profesional Berebut Posisi Direktur Pengelola Aset dan Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora
Ia memaparkan bahwa nilai industri olahraga global mencapai sekitar Rp8.000 triliun. Sementara itu, Indonesia baru menggarap potensi sekitar Rp40 triliun atau 0,5 persen dari nilai tersebut.
Angka itu menjadi salah satu alasan Erick meminta pemerintah daerah lebih serius mengembangkan ekosistem olahraga. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan olahraga dapat memberikan dampak yang lebih luas, mulai dari menggerakkan sektor pariwisata hingga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
MotoGP Mandalika menjadi salah satu contoh yang disorot Erick. Ajang balap motor tersebut disebut memiliki dampak ekonomi mencapai Rp5,2 triliun. Potensi serupa, menurutnya, dapat dikembangkan melalui berbagai aktivitas olahraga yang sesuai dengan karakteristik daerah, termasuk wisata selancar atau surfing.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mengidentifikasi cabang olahraga dan kegiatan yang berpotensi menjadi daya tarik wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat setempat.
Erick Thohir Minta Fasilitas Olahraga Tak Mangkrak
Selain pengembangan industri dan wisata olahraga, Erick menekankan pentingnya pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah.
Ia tidak ingin sarana olahraga yang dibangun menggunakan anggaran negara justru terbengkalai atau menjadi beban biaya perawatan tanpa memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenpora bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian UMKM telah menerbitkan payung hukum berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.
Baca Juga:
Kemenpora Buka Seleksi Terbuka Direktur Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan LPUK
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah didorong menjajaki skema Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak swasta maupun klub olahraga. Erick menegaskan, kerja sama harus dilakukan secara transparan dengan tetap menjaga kepemilikan aset daerah.
Pemerintah daerah didorong melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak swasta atau klub olahraga secara transparan tanpa menghilangkan aset daerah,
ujar Erick.
Optimalisasi fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan sarana olahraga, membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta, serta mendukung aktivitas olahraga masyarakat dan pembinaan atlet.
Erick juga mengajak pemerintah daerah mengaktifkan kegiatan olahraga masyarakat, seperti Car Free Day (CFD), di 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Menurutnya, kegiatan semacam itu dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam berolahraga sekaligus mendukung upaya menjaga kesehatan publik dan menekan beban anggaran kesehatan daerah.
Dorong Mantan Atlet Disabilitas Tetap Berkarya
Dalam agenda transformasi olahraga, Erick turut menyoroti keberlanjutan karier mantan atlet disabilitas. Ia mendorong adanya program sertifikasi agar mereka dapat terus berkontribusi, termasuk melalui kegiatan mengajar di sekolah-sekolah khusus.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas peran insan olahraga, tidak hanya ketika masih aktif bertanding, tetapi juga setelah mengakhiri karier sebagai atlet.
Baca Juga:
Kemenpora Mulai Evaluasi Target Medali Cabor di Asian Games 2026
Di sisi lain, Erick menegaskan bahwa transformasi sektor olahraga perlu berjalan beriringan dengan pembenahan bidang kepemudaan. Indonesia memiliki sekitar 130 juta penduduk berusia di bawah 30 tahun yang dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi bonus demografi.
Kemenpora pun menyiapkan sejumlah program kepemudaan, mulai dari pengembangan Career Hub, perluasan program magang bersama BUMN dan sektor swasta, hingga Wirausaha Youth Camp.
Erick berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat koordinasi agar kebijakan kepemudaan dan keolahragaan tidak berhenti pada tataran program, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya bisa, Bapak dan Ibu di daerah juga pasti harus bisa. Mari kita bangun perspektif baru bahwa sektor Pemuda dan Olahraga adalah prioritas. Antara pemerintah pusat dan daerah kita harus saling mendukung untuk menciptakan perubahan besar bagi bangsa ini," tegas Erick Thohir.