Football

Sport

Feature

Result

Show

Futsal Sports Indonesia Berita

Polemik Futsal Nasional Memanas, FFI Laporkan Dugaan Cacat Hukum SK PSSI ke FIFA dan AFC

Gazza Roosaryatama - Senin, 16 November 2026

BolaSkor.com - Federasi Futsal Indonesia (FFI) mengambil langkah hukum dan organisatoris tegas menyikapi kisruh dualisme kepemimpinan yang tengah bergulir.

FFI secara resmi melayangkan surat keberatan terhadap Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum AFI/FFI.

Baca Juga:

Michael Sianipar Dukung Audit Dana Non-APBN FFI, Minta Penelusuran Sejak Federasi Berdiri

Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan bahwa kepengurusannya masih sah secara hukum berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 serta SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.

Tidak main-main, surat keberatan tersebut turut ditembuskan langsung kepada otoritas sepak bola dunia dan Asia, yakni FIFA serta AFC.

Uraikan Lima Cacat Formil dan Sebut SK PSSI Batal Demi Hukum

Kongres
Kongres Biasa FFI 2026. (AFI)

Dalam dokumen resminya, FFI membeberkan lima poin cacat formil dan materiil atas penerbitan SK tersebut. Pertama, PSSI dinilai melampaui kewenangan statuta karena pemberhentian Ketua Umum adalah hak mutlak Kongres FFI, sementara aturan penunjukan Plt. hanya berlaku untuk Asosiasi Provinsi yang mengalami kekosongan jabatan.

Kedua, PSSI dinilai mengabaikan rekomendasinya sendiri yang sebelumnya mengakui pengesahan AD/ART FFI 2026 melalui forum kongres. Ketiga, SK terbit tanpa prosedur hukum yang adil karena tidak mencantumkan jenis pelanggaran, tanpa tiga kali teguran tertulis Badan Yudisial, serta merampas hak membela diri. Keempat, terdapat cacat kecermatan hukum akibat tidak dirujuknya pasal spesifik serta pencabutan dokumen penetapan yang tak jelas nomor dan tanggalnya.

Baca Juga:

Fokus Tatap Kualifikasi AFC September, Hector Souto Ungkap Alasan Timnas Futsal Absen di FIFA Matchday November

Terakhir, FFI menyoroti kejanggalan angka kuorum permohonan KLB yang dinilai kontradiktif, antara klaim awal 48 surat (28 AFP, 20 klub) dengan pernyataan Plt. yang menyebut 40 voters pada 13 November lalu, di tengah dugaan tekanan oknum Exco PSSI terhadap pengurus daerah.

"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," tegas Michael dalam rilis yang diterima BolaSkor.com, Senin (17/11).

"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas," tambahnya.

Tak Hindari KLB, FFI Usulkan Pembentukan Tim Ad Hoc Imparsial

Voters
Voters yang terdiri dari AFP dan klub mendesak digelarnya KLB FFI. (BolaSkor/Gazza)

Michael menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak anti terhadap penyelenggaraan Kongres Luar Biasa. Apabila seluruh dokumen permohonan diserahkan secara transparan kepada FFI dan terbukti sah memenuhi syarat minimal dua pertiga pemilik hak suara, kepengurusan FFI siap memanggil dan menggelar KLB sesuai koridor AD/ART.

Sebagai jalan keluar yang konstruktif, FFI mendesak PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026, menjaga status quo, serta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi bersama.

Baca Juga:

Dari Subsidi Hingga Keterbukaan, Ini Alasan Asosiasi Futsal dan Klub Desak KLB FFI

Merujuk Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025, FFI juga mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial guna bermusyawarah selama 30 hari kerja, sebelum membawa sengketa ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) jika tak tercapai kesepakatan.

"Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," pungkas Michael.

Baca Artikel Asli