Gazza Roosaryatama
BolaSkor.com - PSSI resmi menerima surat permohonan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang diajukan perwakilan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP), klub Pro Futsal League (PFL), dan Women Pro Futsal League (WPFL).
Sebanyak 40 surat yang terdiri dari 25 perwakilan AFP, sembilan klub PFL, dan enam klub WPFL resmi diserahkan di Kantor PSSI, GBK Arena, Jumat (13/11) siang WIB.
Baca Juga:
PSSI Tindak Lanjuti Desakan KLB FFI dan Tunjuk Vivin Cahyani Jadi Plt Ketum
Sebelumnya, PSSI terlebih dahulu mengeluarkan surat keputusan terkait dengan digelarnya KLB dan juga penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum FFI, menggantikan posisi Ketum yang sebelumnya dijabat oleh Michael Sianipar.
Puluhan voters yang hadir di GBK Arena juga turut menyampaikan pendapat dan keluhan kepada Vivin dan juga awak media usai sesi rapat berakhir.
Kurang Perhatian ke Daerah
Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2, pada laga yang berlangsung di Nonthaburi Hall, Bangkok, Jumat (10/4). (Media FFI)
Bobby Gandrung selaku perwakilan dari AFP Kalimantan Tengah merasa FFI kurang memberikan perhatian kepada asosiasi-asosiasi di daerah. Menurutnya, federasi seharusnya bisa lebih perhatian dan memberikan bantuan.
Baca Juga:
Hector Souto dan Luis Estrela Tetap Pimpin Timnas Futsal Indonesia di Tengah Konflik Internal FFI
"Bukti terakhir bahwa FFI tidak perhatian kepada kami itu pada saat talent detection yang ke Spanyol kemarin, bahwa kami diminta untuk mencari bibit-bibit (pemain) itu dan AFP itu disuruh menanggung penginapannya, tempat seleksinya, membayar asisten coach-nya, semua kami," terang Bobby kepada awak media termasuk BolaSkor.com. Jumat (13/11)
"Dan FFI hanya menanggung tiket pesawat si instrukturnya yang dari pusat. Itu contohnya," tambahnya.
Padahal, menurut Bobby, asosiasi di daerah merupakan fondasi yang membentuk futsal Tanah Air dan perlu diperhatikan lebih lagi.
Janji Politik yang Tidak Terealisasi
Kongres Biasa FFI 2026. (AFI)
Manajer klub Bintang Timur Surabaya, Andika Amorinno, juga memberikan kritik kepada kepengurusan FFI yang menurutnya masih belum bekerja secara maksimal.
"Kita butuh perbaikan, yang selama ini yang kita endap di hati adalah kenaikan subsidi dan sebagainya, perubahan-perubahan yang kurang, yang saat ini belum maksimal dari sisi hak siarnya, lalu industrinya kita masih belum jalan," kata pria yang akrab disapa Dika.
"Janji-janji politiknya ketua waktu itu, bahwasanya nanti ya akan dibantu untuk mencarikan sponsorship, dibantu untuk kenaikan subsidi dan sebagainya, nah ini masih belum maksimal kalau saya rasa," sambungnya.
Baca Juga:
FFI Bergejolak, Timnas Futsal Indonesia Diambil Alih BTN PSSI
Dika juga menggarisbawahi soal pendaan yang juga berkaitan dengan hak siar. menurutnya, rating tinggi yang didapatkan operator liga tak berbanding lurus dengan dana yang didapatkan klub.
"Yang kami dapatkan hanyalah cukup sebagai subsidi dan subsidi yang tidak begitu besar juga gitu," terangnya.
Para perwakilan klub juga membeberkan bahwa subsidi dari liga kepada para klub hanya berkisar Rp12.500.000 per pekan. Bahkan, pembayarannya pun terkadang telat hingga lima bulan.
Keterbukaan Data Jadi Sorotan
Kepengurusan baru FFI periode 2024-2028. (FFI)
Hal lain yang juga disoroti ialah keterbukaan data dari operator liga dan juga FFI. Perwakilan dari klub Kuda Laut Nusantara, Rendis, menyayangkan tidak adanya transparasi kepada klub.
Baca Juga:
Dia mengatakan bahwa klub sejatinya membutuhkan data-data dari tiap pertandingan liga yang berjalan demi mengajukan sponsorship ke berbagai pihak. Namun, soal data jumlah penonton pun mereka mengaku tak mendapatkannya.
"Sebenarnya kan enggak susah nyari itu setiap pertandingan. Kan ada checker, bisa ada checker, ya dong? Data streaming kita di platform mereka berapa sih setiap minggu? Kita perlu data-data itu untuk jualan, ya kan? Itu cuma data-data kebutuhan data penonton, ya," jelas Rendis.
"Apalagi data keuangan. Enggak pernah dibuka, enggak mau dibuka sama mereka. Aneh kalau Sekjen aja enggak tahu. Ya, kan? Jadi wajar kalau ada isu akan diaudit dalam waktu dekat. Wajar. Karena tidak pernah ada keterbukaan dari mereka," pungkasnya.
