Derbi Mataram Terancam Gagal Lagi

Laga di Grup 5 yang seharusnya digelar pada 9 Agustus lalu terpaksa diundur karena PSIM tidak diizinkan menggunakan Stadion Mandala Krida. Pasalnya stadion masih dalam tahap renovasi. Pihak kepolisian juga tak memberi izin karena alasan keamanan. Laga itu memang digelar tak lama setelah Pemilihan Pilpres (Pilpres). PT Liga Indonesia (LI) kemudian memutuskan laga diundur menjadi 19 Agustus. Laga pun dipindahkan ke Bantul dengan menggunakan Stadion Sultan Agung. Hanya, kepolisian Bantul menolak memberikan izin. Begitu pula saat panitia pelaksana (panpel) PSIM mengajukan permohonan menggelar pertandingan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, yang merupakan kandang PSS. Namun, kepolisian Sleman dan Polda DIY juga tak mengeluarkan izin. "Potensi rusuh yang tinggi sehingga laga tidak bisa digelar di Sleman. Namun, kami akhirnya bisa menggunakan Stadion Mandala Krida. Hanya, pertandingan harus dilaksanakan tanpa penonton," ujar Ketua Panpel PSIM, Rikardo Murti Wibowo. "Kondisi Mandala Krida sesungguhnya juga tidak representatif karena banyaknya bahan bangunan dan alat-alat berat. Tapi kami kesulitan mencari lokasi lain dan akhirnya pihak pengelola stadion termasuk polisi mengeluarkan izin pertandingan,” jelasnya. Hanya persoalan belum selesai. Pemain PSIM mengancam mogok bermain bila gaji mereka yang sudah dua bulan tidak dibayarkan. Selain gaji, mereka juga meminta uang sepatu yang belum diterima. Demi mendapatkan kepastian terkait gaji, para pemain pun mendatangi rumah dinas Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Mereka meminta kejelasan gaji kepada Haryadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSIM. "Pemain sering mengeluh ke saya kalau gaji mereka tidak dibayar. Tapi saya juga tidak punya wewenang apa-apa. Karena itu, kami menyampaikannya hal ini kepada Pak Wali," jelas Seto kepada Haryadi. Pemain tetap menunjukkan profesional dengan menjalani laga tandang melawan PSBI dan PSBK. Ironisnya usai pulang dari Blitar, mereka justru tidak lagi mendapat jatah makan karena katering sudah distop. "Bukannya mendapat kepastian gaji saat pulang dari Blitar, konsumsi untuk pemain malah tidak disediakan lagi. Gaji dua bulan itu harga mati. Kami tidak akan bermain kalau tuntutan itu tidak dipenuhi," kata bek Eko Purjianto. Walikota belum memberikan jawaban pasti atas tuntutan pemain tersebut. Namun dia meminta waktu untuk memanggil manajemen."Beri saya waktu sampai besok pagi. Saya akan panggil manajemen untuk membicarakan hal ini," tandas Haryadi. Bila tuntutan gaji tidak dipenuhi dan pemain memilih mogok, ini tentu menjadi kerugian bagi PSIM. Oleh: Putra Kartika (koresponden BolaSkor.com Jateng & DIY)