BolaSkor.com - Babak baru konflik internal di badan Federasi Futsal Indonesia (FFI) memasuki babak baru. PSSI kini akan melakukan audit terhadap aliran dana non-APBN dari FFI.
Rencana itu dilakukan usai adanya keluhan dari Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan klub peserta Pro Futsal League (PFL) yang mempertanyakan soal aliran dana dan menuntut adanya transparansi.
Baca Juga:
Dari Subsidi Hingga Keterbukaan, Ini Alasan Asosiasi Futsal dan Klub Desak KLB FFI
Sebagaimana diketahui, PSSI sebelumnya telah mengeluarkan surat keputusan yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI, menggeser posisi dari Michael Sianipar.
Adapun Vivin akan menjadi Plt Ketum FFI hingga nantinya terbentuk kepengurusan definit terbaru yang akan ditentukan lewat Kongres Luar Biasa (KLB).
Audit Demi Transparansi
Plt Ketum FFI, Vivin Cahyani, bersama voters KLB FFI. (BolaSkor/Gazza)
Sektretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 saja, pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada FFI melalui PSSI demi kepentingan tim nasional.
Menurutnya, proses pengusulan kebutuhan anggaran tidak dilakukan secara sepihak oleh PSSI, tetapi juga melibatkan FFI dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diajukan organisasi.
Baca Juga:
FFI Bergejolak, Timnas Futsal Indonesia Diambil Alih BTN PSSI
Yunus menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di PSSI dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Setiap tahun, PSSI menyusun laporan keuangan yang diaudit dan dipaparkan kepada anggota dalam Kongres PSSI.
“Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” terang Yunus dalam rilis yang diterima BolaSkor.com, Sabtu (14/11).
Cari Tahu Masalah Dibalik Subsidi dan Insentif
Voters yang terdiri dari AFP dan klub mendesak digelarnya KLB FFI. (BolaSkor/Gazza)
Yunus menekankan bahwa persoalan subsidi klub yang kerap terlambat hingga menunggak serta ketiadaan insentif bagi AFP merupakan persoalan berbeda. Pembiayaan kebutuhan tersebut harus diupayakan melalui sumber pendanaan non-APBN, seperti sponsor, kerja sama komersial, maupun pendapatan organisasi lainnya.
Oleh karena itu, PSSI akan segera melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan non-APBN FFI, yang di dalamnya termasuk sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, dan kewajiban organisasi kepada klub dan AFP.
Baca Juga:
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola," tutur Yunus.
"Bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” sambungnya.