BolaSkor.com - Dinamika persoalan internal di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) memasuki babak baru dari sisi legalitas administrasi negara. Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama FFI.
Baca Juga:
Polemik Futsal Nasional Memanas, FFI Laporkan Dugaan Cacat Hukum SK PSSI ke FIFA dan AFC
Langkah administratif ini diambil sebagai tindak lanjut atas surat resmi yang dilayangkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 lalu.
Dalam surat tersebut, PSSI turut menginformasikan telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI guna mengawal organisasi menuju Kongres Luar Biasa (KLB).
Cegah Perubahan Data Kepengurusan Sebelum KLB
Selebrasi Rio Pangestu usai bobol gawang Myanmar. (FFI)
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, mengonfirmasi bahwa pemblokiran akses SABH bertujuan untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan secara sepihak selama konflik internal masih berproses.
Dia menegaskan bahwa pembatasan ini murni menyasar aspek administrasi badan hukum di sistem Kemenkum dan sama sekali tidak menghentikan jalannya roda pembinaan maupun kompetisi futsal di Tanah Air.
Baca Juga:
Michael Sianipar Dukung Audit Dana Non-APBN FFI, Minta Penelusuran Sejak Federasi Berdiri
Akses tersebut baru akan dibuka kembali setelah KLB tuntas digelar dan PSSI menyerahkan pemberitahuan resmi mengenai susunan kepengurusan definitif.
Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal,
ujar Andi dalam rilis yang diterima BolaSkor.com, Senin (16/11).
"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," jelasnya.
Tegaskan Bukan Intervensi, Kemenkum Hormati Kewenangan PSSI

Ketum PSSI Erick Thohir bersama Ketum FFI Michael Victor Sianipar. (PSSI)
Andi juga meluruskan bahwa tindakan pembekuan sementara ini bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap urusan rumah tangga organisasi olahraga. Kemenkum sepenuhnya menghormati otonomi PSSI sebagai induk organisasi sepak bola dan futsal nasional yang berafiliasi dengan FIFA.
Baca Juga:
Dari Subsidi Hingga Keterbukaan, Ini Alasan Asosiasi Futsal dan Klub Desak KLB FFI
Pemerintah berharap sengketa kepengurusan ini dapat segera rampung melalui jalur konstitusi organisasi agar fokus seluruh pemangku kepentingan kembali tercurah pada prestasi atlet.
Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
tegas Andi.
"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkasnya.