Pernyataan Sikap Bali United soal Keputusan Komdis PSSI Mitra Kukar Vs BFC

BolaSkor.com - Bali United FC mengeluarkan pernyataan sikap soal keputusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI terkait laga Mitra Kukar kontra Bhayagkara FC, pada pekan ke-33 Liga 1 di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur, 03 November lalu.

Di mana, Komdis PSSI melalui keputusan sidang dengan nomor surat 116/L1/SK/KD-PSSI/X/2017, menyatakan bahwa Bhayangkara FC dinyatakan mengalahkan Mitra Kukar 3-0. Pasalnya, Komdis PSSI mengklaim bahwa Mitra Kukar melakukan pelanggaran dengan memainkan pemain tidak sah, Mohamed Sissoko. Seperti diketahui, mantan pemain Liverpool tersebut tidak boleh bermain karena sanksi Komdis PSSI sebelumnya.

Pernyataan sikap ini jelas berkaitan dengan persaingan gelar juara Liga 1. Di mana keputusan Komdis PSSI merugikan pihak Bali United di tengah pekan krusial akhir perebutan gelar juara Liga 1.

Bhayangkara FC kini mendapat tiga poin. Alhasil, The Guardian berada di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 65 poin, atau unggul head to head dari Bali United FC di posisi kedua. Hal itu bisa dilihat di situs resmi Liga 1.

Anak-anak Simon McMenemy jelas mendapat untung dari sanksi Komdis PSSI. Bhayangkara FC lebih berpeluang menjadi juara Liga 1, karena masih menyimpan dua pertandingan sisa, yakni menghadapi tuan rumah Madura United FC (08/11/17) dan Persija Jakarta (08/11/17). Sedangkan Bali United hanya menyisakan satu laga melawan Persegres Gresik United (12/11/17).

Jika Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Madura United, maka The Guardian dipastikan menjadi juara Liga 1. Sebab, biarpun Bhayangkara FC kalah dari Persija dan Bali United menang atas Gresik United, The Guardian unggul head to head.

Berikut pernyataan sikap Bali United FC, melalui sang CEO, Yabes Tanuri:

1. Kita (klub) bisa hitung jumlah kartu kuning dan kartu merah. Sehingga tahu siapa berhak main atau tidak sebelum bertanding bahkan ketika latihan taktis.

2. Surat komdis sudah bosen, jadi biasa dilewatkan bacanya karena berupa denda dan dipotong langsung dari subsidi.

3. Hukuman tambahan tidak bisa kita hitung karena selama ini langsung ada di Nota Larangan Bermain (NLB).

4. Karena kelalaian dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang dihukum adalah klub. Padahal klub memakai sistem online yang disediakan juga oleh LIB untuk pemilihan pemain yang berhak atau tidak.