Minta Lapangan ABC Tidak Disewakan, Dirut PPKGBK Ingin PSSI Ikuti Prosedur
Hadi Febriansyah - Minggu, 21 Juni 2020
BolaSkor.com - Direktur Utama Pengurus Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Winarto angkat bicara terkait dengan keinginan PSSI agar Lapangan ABC dan Stadion Madya di kawasan GBK tidak disewakan untuk umum.
Menurut Winarto saat ini PSSI belum ada pembicaraan hal tersebut kepadanya. Ia menambahkan, peluang untuk mengizinkan penggunaan lapangan ABC dengan Stadion Madya sebagai tempat untuk melangsungkan pemusatan latihan itu ada, tapi tetap ikuti aturan yang berlaku.
"Ya, kami belum ada apa-apa. Mereka juga belum mengontak kami. Mungkin dia juga kontak Menpora. Tapi Menpora juga belum mengontak kami. Ya, hanya statment-statment (permintaan) itu tidak ada apa," kata Winarto.
Baca Juga:
Memilih Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Indra Sjafri: Selangkah Lagi Nih
PSSI Putuskan Kompetisi Lanjut, Kemenpora: Keputusan Akhir Ada di Tangan Gugus Tugas
"Ada aturannya. Ada tata kelolanya, ada peraturan menterinya, ada tarifnya, dan itu diikuti semua. Kemarin kan Asian Games saja bayar. Ya (artinya) pemerintah dengan pemerintah saja mengikuti aturan. Kemendikbud saja pakai Istora, mereka membayar," tambahnya.
Sebelumnya, PSSI memang meminta kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali untuk meminta Lapangan ABC dan Stadio Madya, sebagai tempat persiapan Timnas Indonesia untuk mengikuti beberapa ajang internasional salah satunya Piala Dunia U-20 2021.
Winarto juga menjelaskan, jika PSSI ingin menggukan fasulitas tersebut dengan nol rupiah, itu tidak semata-mata tidak bisa dilakukan. Ia menambahkan harus ada Surat Keputusan (SK) dari Kemnepora untuk masalah ini.
"Iya betul (nol rupiah). Itu masih tetap berlaku tapi harus tetapkan juga dong mana pelatnasnya? Atletnya saja belum ada sekarang? Yang melatih siapa? Yang mau dilatih siapa, harus jelas, dan itu belum dilakukan dan belum ada pengajuan dari PSSI," dia menjelaskan.
"Kami welcome mengikuti aturan yang berlaku. Kalau pelatnas itu mewakili negara pasti Kemenpora kan menetapkan. Kita hormati. contoh pelatnas yang lain juga begitu," tegas Winarto.
