Widodo menjelaskan, naturalisasi Atlet telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dalam hal ini pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.
Artinya, berbeda dengan sepak bola yang diatur dalam statute FIFA, di mana calon pemain naturalisasi harus punya garis keturunan minimal dari generasi kakak dan neneknya.
Atau blijvers, di mana sang kakak atau nenek, ayah atau ibu lahir di negara tujuan naturalisasi, tanpa harus ada garis Sarah keturunan.
"Ada peraturan dan Undang- undang yang mengatur tentang naturalisasi, sehingga naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata," jelas Widodo.
Lebih lanjut, Widodo menambahkan pada proses naturalisasi Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU yang didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Organisasi Olahraga yang terkait yang dalam hal ini adalah Federasi Hoki Es Indonesia (FHEI) dan partisipasi semua pihak bersama - sama mempertimbangkan, memeriksa dan meneliti sehingga permohonan naturalisasi dapat disetujui.
"Kita kerja bersama dan berkolaborasi antara kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa, Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait yang dalam hal ini adalah Federasi Hoki Es Indonesia (FHEI)," tambah Widodo.
Tidak hanya itu, Widodo menjelaskan serangkaian proses dan tahapan lainnya juga akan dilalui oleh para atlet diantaranya hadir dalam rapat bersama antara pemerintah, organisasi olahraga dan DPR dalam rangka meminta pertimbangan.
"Kalau di DPR pemerintah meminta pertimbangan sehingga diharapkan atlet hadir dan ini adalah proses lanjutan sebelum diambil sumpah janji setia oleh Kemenkum," ujarnya.