Rizqi Ariandi
BolaSkor.com - Lanjutan pertandingan play-off Liga 2 musim 2023/2024 antara PSCS Cilacap dan Kalteng Putra di Stadion Wijaya Kusuma, Cilacap, Sabtu (27/1) batal terlaksana.
Penyebabnya, para pemain Kalteng Putra menolak untuk bertanding. Sikap ini imbas dari keterlambatan pembayaran gaji, dengan durasi tunggakan bervariasi.
"Ada keterlambatan gaji 1-2 bulan dengan nominal yang berbeda-beda. Bukan keterlambatan 15 hari seperti yang disampaikan manajemen," kata kiper Kalteng Putra, Shahar Ginanjar, dalam konferensi pers bersama Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) di Jakarta, Sabtu (27/1).
Dalam rilis resmi APPI, disebutkan bahwa manajemen Kalteng Putra menunggak gaji 29 pemainnya. Para pemain tersebut dikontrak oleh klub dengan jangka waktu bervariasi, mulai dari Juli sampai November 2023 dan Februari hingga Mei 2024.
Masih berdasarkan keterangan APPI, dalam kontrak tersebut tertulis bahwa gaji pemain akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 7 di setiap bulannya. Namun, faktanya, para pemain belum mendapatkan haknya. Ada yang gajinya belum dibayarkan sebulan, sebagian yang lain dua bulan.
"Setelah pertandingan home melawan Persipura Jayapura, kami membuat surat kesepakatan dengan manajemen terkait pembayaran gaji. Tapi, tidak ada itikad baik."
"Manajemen menolak untuk menandatangani surat itu. Karena tidak ada kepastian dalam pembayaran gaji, pemain menyatakan tidak bertanding dalam laga tandang melawan PSCS," tegas mantan kiper Persib Bandung dan Persija Jakarta tersebut.
Baca Juga:
Hasil Pekan Keempat Babak 12 Besar dan Playoff Liga 2 2023/2024
APPI kemudian melakukan korespondensi melalui email kepada pihak Kalteng Putra. Namun, surat itu tidak direspons positif.
Karena itu, pemain sempat bersuara melalui media sosial. Mereka mengunggah surat pernyataan mengenai aspirasi kepada manajemen. Surat itu berisi tiga poin.
Poin pertama surat itu berisi keinginan para pemain untuk beraudiensi dengan CEO Kalteng Putra, Agustiar Sabran. Poin kedua berisi sikap pemain yang menolak bertanding melawan Persipura jika gaji dan bonus belum dibayarkan sebelum pertandingan tersebut. Lalu, poin ketiga berisi keinginan pemain agar gajinya dibayarkan sesuai termin pembayaran jika semua pertandingan Liga 2 sudah selesai.
Namun, unggahan tersebut justru disikapi berbeda oleh manajemen klub. Mereka menanggap aksi itu sebagai pencemaran nama baik sehingga melaporkan pemain ke Polda Kalimantan Tengah atas dasar dugaan pelanggaran UU ITE.
APPI menyayangkan langkah yang ditempuh Kalteng Putra. Sebab, yang disampaikan pemain adalah fakta.
"Mereka memang benar belum mendapatkan haknya. Kalau sedikit-sedikit membuat laporan pencemaran nama baik, ini sama saja membungkam demokrasi. Menyampaikan fakta adalah hak setiap manusia di Indonesia. Dan, itu dilindungi konstitusi," ujar Head Legal APPI, Jannes Silitonga.
