Timnas Kurang Tajam, Shin Tae-yong dan PSSI Masih Cari Striker Keturunan

BolaSkor.com - Timnas Indonesia kurang tajam. Anggapan ini sangat wajar jika dilihat dari statistik Skuat Garuda di Piala AFF 2020.

Hanya Ezra Walian, striker yang berhasil menyumbang namanya mencetak gol (2 gol). Sisanya Dedik Setiawan, Kushedya Hari Yudo, dan Hanis Saghara tak bisa berbuat banyak.

Belum lagi saat Laga FIFA A Match melawan Timor Leste di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, 27 dan 30 Januari lalu. Dari 7 gol Timnas Indonesia, tak ada striker yang menyumbang gol. Saat itu, Timnas Indonesia menang 4-1 dan 3-0 atas Timor Leste.

PSSI bersama pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sedang mencari pemain keturunan berposisi sebagai striker. Namun, sampai saat ini belum mendapat yang kualitasnya sangat mumpuni.

Baca Juga:

Jelang Piala AFF U-23, Shin Tae-yong: Timnas U-23 dalam Kondisi Buruk

Shin Tae-yong: Sandy Walsh dan Jordi Amat Bukan Hanya Sekedar Naturalisasi

"Belum ada yang menonjol di mata saya," kata Shin Tae-yong di Wisma Kemenpora, dikutip dari Antara.

Pencarian striker ini mendapat restu dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali.

"Memang saat ini pemain belakang. Ada keinginan untuk menaturalisasi penyerang tetapi sedang dicari," kata Zainudin Amali.

Restu Menpora untuk Sandy Walsh dan Jordi Amat

Di sisi lain, Menpora Zainudin Amali, memberikan rekomendasi proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk Timnas Indonesia.

Ini berdasarkan hasil pertemuan Menpora Zainudin Amali beserta Ketua Umum (Ketum) PSSI Mochamad Iriawan dan jajaran, serta Shin Tae-yong. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kamis (10/2).

Sedangkan dua nama lainnya, yakni Mees Hilgers dan Kevin Diks dipastikan batal untuk dinaturalisasi. Keduanya terbentur restu orang tua.

PSSI menargetkan Sandy Walsh dan Jordi Amat bisa membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia 2023, Juni 2022 mendatang. Namun, target ini tak akan mudah mengingat proses ini harus mendapat persetujuan DPR RI, Kementerian Hukum dan Ham RI, serta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).