TC Jangka Panjang Timnas U-19, PSSI dan Kemenpora Tunggu Surat FIFA

BolaSkor.com - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan, sudah memberikan rancangan atau roadmap pemusatan latihan (TC) jangka panjang Timnas Indonesia U-19/U-20 untuk Piala Dunia U-20 2023 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali.

Rancangan ini diberikan dalam pertemuan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia di Kantor Kemenpora, Selasa (2/2). Selain TC Timnas Indonesia U-19 dan Piala Dunia U-20 2023, pertemuan ini juga membahas kompetisi dan roadmap Timnas Indonesia U-23 untuk SEA Games 2021, Hanoi, Vietnam.

Sebelumnya, FIFA resmi membatalkan Piala Dunia U-20 2021 dikarenakan pandemi Virus Corona (COVID-19). Piala Dunia U-20 akan langsung berlangsung pada tahun 2023. Indonesia masih menjadi tuan rumah.

Namun, kucuran dana dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenpora, guna persiapan Timnas Indonesia U-19 disetop. Alhasil, PSSI harus dari awal mengajukan dana kembali untuk persiapan Timnas Indonesia U-19 yang baru. Mengingat, umur para pemain Timnas Indonesia U-19 saat ini sudah tidak memenuhi regulasi.

Baca Juga:

Terima Roadmap, Menpora Yakin Timnas U-23 Raih Emas SEA Games 2021

Soal Liga 1 dan 2, Kemenpora Akan Ikut Berkomunikasi dengan Polri

"Kami sudah meminta ke berkaitan TC jangka panjang, dimana tentunya ini penting bagi tim untuk melakukan TC jangka panjang, sehingga nanti betul-betul pada pelaksanaan tahun 2023, mereka siap untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia," kata Iriawan saat jumpa pers secara virtual, Selasa (2/2)

"Tentunya TC ini kami harapkan jangka panjang, dibantu oleh Pak Menpora (Zainudin Amali) atau pemerintah, kita harus mengeluarkan keppres yang baru. Insya Allah kita akan tindak lanjuti sambil menunggu surat resmi dari FIFA terkait pembatalan," tambahnya.

Menpora Zainudin Amali menanggapi hal ini dengan tidak terburu-buru. Ia ingin menunggu surat resmi FIFA terkait pembatalan Piala Dunia U-20 2021 lebih dahulu.

"Secara resmi harus ada tertulisnya yang menjadi pegangan kita. Dengan dasar itu kemudian akan menerbitkan payung hukum baru untuk pelaksanaan, baik untuk keppres (Keputusan Presiden) maupun inpres (Intruksi Presiden), jadi kita menunggu itu," ujar Zainudin Amali.