Sudah Disetujui FIFA, Calvin Verdonk Tinggal Tunggu Persetujuan AFC untuk Bisa Bela Timnas Indonesia

BolaSkor.com - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengatakan Calvin Verdonk sudah mendapat persetujuan FIFA atas perpindahan federasi yang dilakukan setelah proses naturalisasi. Perpindahan federasi dari Belanda (KNVB) ke Indonesia (PSSI).

Dengan begitu, pemain berumur 27 tahun itu hanya tinggal menunggu persetujuan AFC untuk bisa membela Timnas Indonesia. Dia direncanakan untuk bisa membela Skuad Garuda saat menghadapi Filipina, pada laga babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (6/6) sore WIB.

Baca Juga:

Calvin Verdonk Resmi Jadi WNI, Selangkah Lagi Perkuat Timnas Indonesia

Erick Thohir Klaim Rumput SUGBK Bagus, Siap Menggelar Laga Timnas Indonesia Vs Irak

View this post on Instagram

A post shared by Bolaskor.com (@bolaskorcom)

"Kita masih menunggu AFC . Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Presiden (Joko Widodo), Ketua DPR (Puan Maharani) seluruh pimpinan Komisi X Komisi III yang terus membantu percepatan pemain Indonesia yang di luar negeri ingin membela Merah Putih. Itu sekarang kita dorong. Dan Alhamdulillah terjadi dan kita sudah mendaftarkan ke FIFA tadi malam. FIFA sudah mengeluarkan suratnya, tetapi untuk AFC sendiri dia masih perlu proses. Kita tunggu," kata Erick Thohir di SUGBK, Jakarta, Rabu (5/6).

"Saya enggak tahu, nanti tergantung approval AFC. Kalau FIFA tadi malam sudah keluar," tambahnya.

Calvin Verdonk telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), usai melakukan sumpah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia, Selasa (4/6) malam WIB.

Ini setelah mendapat persetujuan dari DPR RI lewat Rapat Paripurna di siang harinya. Di malam harinya menjelang disumpah, Keputusan Presiden (Keppres) Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbit.

Jadinya, proses naturalisasi Calvin Verdonk terbilang kilat. Hanya membutuhkan satu hari rangkaian, setelah mendapat persetujuan dari Komisi X dan III DPR RI.