Sah, Komisi III DPR Menyetujui Naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat

BolaSkor.com - Komisi III DPR Republik Indonesia menyetujui naturalisasi dua pemain keturunan Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Jordi Amat.

Kepastian ini didapat usai Komisi III DPR melalukan rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali dan PSSI, Senin (29/8) sore WIB.

Dalam rapat kerja tersebut hadir Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan. Ditemani Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, Sekjen PSSI Yunus Nusi, Wasekjen Maaike Ira Puspita, hingga Direktur Teknik Indra Sjafri.

Baca Juga:

Timnas Indonesia Hadapi Curacao Dua Kali di Stadion GBLA dan JIS

Berikut Agenda Timnas Indonesia Setelah Piala AFF U-16

“Kita telah mendengarkan bersama penjelasan mitra kita, kali ini kita tawarkan sekali lagi, apakah Komisi III DPR dapat menyetujui pemberian WNI kepada Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk selanjutnya melalui proses perundang-undangan, setuju?” kata pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto di ruang rapat Komisi III DPR, Senin (29/8).

“Setuju !!!,” jawab seluruh anggota Komisi III DPR yang ditutup ‘ketuk palu’ pimpinan rapat, Bambang Wuryanto.

Sementara itu, Menpora Zainudin Amali berterima kasih kepada Komisi III DPR yang menyetujui naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat.

“Bapak ketua dan bapak ibu anggota Komisi III yang terhormat, terima kasih atas rapat kerjanya, atas persetujuannya. Secara khusus saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pak ketua yang memimpin raker ini. Ini keputusan bersejarah yang ditonton seluruh rakyat Indonesia terutama penggemar sepak bola,” kata Zainudin Amali.

“Bapak ketua memberikan dukungan kepada sepak bola Indonesia. Untuk Komisi III keseluruhan memberikan dukungan, saya kira dukungan bapak dan ibu adalah dukungan buat Timnas,” tutupnya.

Selanjutnya, proses naturalisasi dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan dikeluarkan Sekretariat Negara. Lalu baru pengambilan sumpah janji setia kewarganegaraan di Kemenkumham.