Rizqi Ariandi
BolaSkor.com - PSSI akhirnya buka suara terkait masalah penunggakan gaji dilakukan klub Liga 2, Kalteng Putra. Ada dua langkah yang akan ditempuh oleh PSSI.
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan pihaknya akan meminta kepada PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) untuk menahan subsidi atau yang saat ini disebut sebagai dana kontribusi sebesar Rp1,5 miliar untuk Kalteng Putra. Uang itu lebih besar Rp250 juta dari yang didapatkan klub-klub lain, yakni RP1,25 miliar.
Diketahui, Kalteng Putra termasuk ke dalam delapan tim yang mendapatkan tambahan subsidi sebesar Rp250 juta dari PT LIB dengan pertimbangan faktor geografis dan transportasi.
Tujuh klub lainnya di antaranya Persiraja Banda Aceh, Persiba Balikpapan, Persipal Babel United, Sulut United, PSBS Biak, Persipura Jayapura dan Persewar Waropen.
"Langkah pertama yang paling dekat adalah kita minta supaya LIB itu menahan subsidi yang diberikan pada klub. Jadi itu saran pertama kita," kata Arya Sinulingga dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (2/2).
Kemudian, langkah berikutnya yang akan ditempuh oleh PSSI adalah coba untuk menjadi mediator bagi kedua pihak. Yakni, antara klub dan pemain.
"Yang kedua, ya kita akan lakukan mediasi antara Kalteng Putra dan pemain, supaya bisa diselesaikan masalahnya," ucap Arya.
Sebelumnya, Dalam rilis resmi Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia atau APPI, disebutkan bahwa manajemen Kalteng Putra menunggak gaji 29 pemainnya. Para pemain tersebut dikontrak oleh klub dengan jangka waktu bervariasi, mulai dari Juli sampai November 2023 dan Februari hingga Mei 2024.
Masih berdasarkan keterangan APPI, dalam kontrak tersebut tertulis bahwa gaji pemain akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 7 di setiap bulannya. Namun, faktanya, para pemain belum mendapatkan haknya. Ada yang gajinya belum dibayarkan sebulan, sebagian yang lain dua bulan.
Baca Juga:
FIFPro Bersama Pemain Kalteng Putra, Lapor ke FIFA dan Desak PSSI Turun Tangan
Tunggak Gaji Pemain, Kalteng Putra Kalah WO dan Dapat Ultimatum dari APPI
APPI kemudian melakukan korespondensi melalui email kepada pihak Kalteng Putra. Namun, surat itu tidak direspons positif.
Karena itu, pemain sempat bersuara melalui media sosial. Mereka mengunggah surat pernyataan mengenai aspirasi kepada manajemen. Surat itu berisi tiga poin.
Poin pertama surat itu berisi keinginan para pemain untuk beraudiensi dengan CEO Kalteng Putra, Agustiar Sabran. Poin kedua berisi sikap pemain yang menolak bertanding melawan Persipura jika gaji dan bonus belum dibayarkan sebelum pertandingan tersebut.
Lalu, poin ketiga berisi keinginan pemain agar gajinya dibayarkan sesuai termin pembayaran jika semua pertandingan Liga 2 sudah selesai.
Namun, unggahan tersebut justru disikapi berbeda oleh manajemen klub. Mereka menanggap aksi itu sebagai pencemaran nama baik sehingga melaporkan pemain ke Polda Kalimantan Tengah atas dasar dugaan pelanggaran UU ITE.
APPI menyayangkan langkah yang ditempuh Kalteng Putra. Sebab, yang disampaikan pemain adalah fakta.
"Mereka memang benar belum mendapatkan haknya. Kalau sedikit-sedikit membuat laporan pencemaran nama baik, ini sama saja membungkam demokrasi. Menyampaikan fakta adalah hak setiap manusia di Indonesia. Dan, itu dilindungi konstitusi," ujar Head Legal APPI, Jannes Silitonga.
Di sisi lain, para pemain Kalteng Putra kini terancam sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI imbas dari keputusan mereka menolak bermain saat melawan PSCS Cilacap pada 27 Januari lalu.
Menyikapi potensi sanksi itu, Presiden APPI, Andritany Ardhiyasa, meminta kepada Komdis PSSI untuk bersikap bijak. Sebab, aksi mogok bertanding dilakukan karena para pemain tersebut belum menerima haknya berupa gaji.
"APPI berharap Komdis dapat bersikap objektif, bijaksana dan memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan permasalahan yang terjadi terhadap para pemain Kalteng Putra," kata Andritany saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/2)
"APPI juga berharap PSSI bisa bertindak tepat dalam menyelesaikan masalah ini sehingga para pemain tidak bernasib tragis menjadi korban deretan malapetaka sepak bola Indonesia," sambung kiper Persija Jakarta itu.
Sekadar informasi, pemain-pemain Kalteng Putra sudah dipanggil Komdis PSSI untuk dimintai keterangan pada 31 Januari 2024 dan 1 Februari 2024. Oleh sebab itu, ia berharap Komdis bisa adil.
"Jangan sampai para pemain yang tidak dibayar gajinya ini yang justru dilaporkan ke polisi oleh klubnya lalu disanksi PSSI. Tragis!" tutup Andritany.
