PSM Harus Lunasi Tunggakan Gaji Sebelum Kick Off Liga 1

BolaSkor.com - PT Liga Indonesia Baru (LIB) menegaskan klub yang kini masih terkena sanksi FIFA atau bermasalah dipastikan tidak akan ikut kompetisi, baik itu di Liga 1 maupun Liga 2 2021. Salah satu contoh tim yang bermasalah adalah PSM Makassar.

Juku Eja saat masih bermasalah dengan tunggakan gaji kepada para pemainnya. Karena hal tersebut, PSM terancam sanksi dari FIFA. Pasalnya, salah satu mantan pemain asing Giancarlo Loper Rodrigues, melaporkan masalah penunggakan gaji ke DRC (Dispute Resolution Chamber) FIFA.

Ternyata tidak hanya menunggak gaji Giancarlo saja, PSM juga menunggak gaji mayoritas dari pemainnya. Hal ini pun sudah sampai ke ranah NDRC (National Dispute Resolution Chamber). NDRC memutuskan PSM harus melunasi tunggakan gaji pemain sebesar Rp6 miliar.

Baca Juga:

Skuat Persib Musim 2021 Ditentukan Regulasi

Ezra Walian Menantikan Nasibnya bersama Timnas Indonesia

NDRC pun memberi tenggat waktu selama 45 hari buat PSM. Jika tidak, PSM akan dapat sanksi tak bisa mendaftarkan pemain selama tiga periode bursa transfer.

"Ini salah satu yang saya sampaikan di Club Meeting, bahwa salah satu syarat klub adalah wajib ikut kompetisi dan tak ada sanksi dari FIFA yang belum selesai, itu saya sampaikan ke klub Liga 1 dan Liga 2," kata Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno.

"Kalau ada masalah yang belum selesai malah kami (PT LIB) nanti yang kena sanksi," Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Akhmad Hadian Lukita menimpali.

Lebih lanjut, PT LIB menyerahkan penuh permasalahan ini kepada PSM. Mereka hanya ingin ketika pendaftaran pemain dan sebelum kompetisi bergulir, PSM sudah harus melunaskan hutang gaji kepada para pemainnya.

"Nanti biar mereka (PSM) yang menyelesaikan, itu harus diselesaikan sanksi dari FIFA. Karena syaratnya tak ada sanksi FIFA. Ya kami nanti akan kami tentukan verifikasi terkait pemain, pendaftaran pemain, dan ofisial hasil verifikasinya seperti apa," jelasnya.

"Soal kapan bursa transfer, nanti PSSI akan menentukan soal itu. Nanti itu akan diatur di regulasi," pungkas Sudjarno.