Proses Penyelidikan Korupsi FIFA Ditunda Sampai September

Zurich - Kasus penyelidikan dugaan korupsi di Federasi Sepak bola Dunia (FIFA) tengah berlangsung. Namun, sang Penyidik, Michael Garcia, mengumumkan proses dihentikan hingga bulan September. Pria berusia 53 tahun itu memimpin penyelidikan mendalam untuk dugaan korupsi di tubuh para petinggi, termasuk proses pengajuan tuan rumah dua Piala Dunia yang akhirnya diberikan kepada Rusia dan Qatar. Garcia adalah mantan jaksa penuntut umum Amerika Serikat. Dia menetapkan tenggat waktu rilis laporan penyelidikan pada akhir Juli, yang diserahkan secara rahasia kepada hakim Komite Etik FIFA, Joachim Eckert. Namun, semuanya harus ditunda sampai September 2014. Sky Sports tak merinci mengapa sampai FIFA menunda rilis laporan selama itu. Hakim Eckert akan menggunakan hasil investigasi untuk memutuskan sanksi bagi kandidat host yang terbukti berrsalah. Sebanyak sembilan negara mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk PD 2018 dan 2022. Sebenarnya semua telah diputuskan terakhir pada Desember 2010. Namun, dugaan korupsi membuat kepastian tuan rumah kembali mengambang. Tak diketahui apakah ada hubungan dengan penundaan penyelidikan Garcia dengan rilis Sunday Times. Koran Inggris itu memberikan laporan dugaan Qatar telah melakukan korupsi dalam proses pengajuan tuan rumah PD 2022, dengan tuduhan menyuap untuk para petinggi FIFA untuk memberikan suara kepada Negara Timur Tengah itu saat voting. Pihak Qatar menolak segala dugaan bersalah dan mengatakan Mohammed Bin Hammam tak memainkan peran secara resmi atau tidak dalam proses pengajuan tuan rumah negara itu. Hammam adalah mantan anggota komite FIFA yang dicopot akibat kasus suap dan inti klaim tuduhan kasus yang sekarang menjadi berita utama. Siapa pun yang terbukti bersalah, FIFA tak segan akan memperkarakan secara pidana kriminal ke depan meja hijau. Di lain pihak, Presiden FIFA, Sepp Blatter, menegaskan, hanya dewan tertinggi FIFA, bukan keputusan Hakim Eckert, yang memiliki kekuatan untuk membatalkan hasil voting dan memerintahkan pemilihan ulang tuan rumah untuk Piala Dunia 2018 atau 2020.