Miliki Ketua Baru, Pordasi akan Gabungkan Pacuan dan Equestrian

BolaSkor.com - Calon ketua umum Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi), Triwatty Norman, memiliki rencana besar setelah terpilih. Ia ingin mengharmoniskan pacuan dengan equestrian.

Triwatty menjadi calon tunggal ketua umum Pordasi periode 2020-2024. Jika benar mendapat mandat setelah Musyawarah Nasional nanti, Triwatty Ingin langsung membuat gebrakan.

“Kebetulan saya berkecimpung di kuda sudah lama. Dulu saya pernah aktif di bidang pacuan pada era 60-an. Jadi saya sudah cukup mengenal kedua cabang olahraga berkuda ini. Dan saya punya harapan besar antara pacuan dan equestrian bisa lebih bersatu demi prestasi olahraga berkuda, baik nasional maupun internasional. Sehingga di antara pacuan dan equestrian tidak ada gap yang begitu mencolok," kata Marciano.

Baca Juga:

Sambangi Jepang dan Swiss, Indonesia Ngotot Ingin Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032

Usai SEA Games 2019, Timnas Voli Putri Langsung Fokus Pra-kualifikasi Olimpiade 2020

Usaha menyatukan dua cabang tersebut sudah dilakukan Triwatty sejak Desember 2019. Ia membuat liga olahraga erkuda pertama di Indonesia.

“Itu baru launchingnya, rencananya kami menggelar sebanyak enam seri, tiga seri untuk equestrian dan tiga seri lagi untuk pacuan. Saya yakin selama kepengurusan sebelumbya, sudah banyak program yang baik di Pordasi dan yang baik itu harus kita melanjutkan itu," ungkap Triwatty.

Cita-cita Triwatty lainnya dalam upaya memajukan prestasi olahraga berkuda di Indonesia adalah setiap daerah memiliki sarana dan prasana yang cukup memadai.

"Kami berharap mereka bisa bekerjasama dengan Pemda setempat seperti halnya Pemda DKI Jaya yang akan membangun Fasilitas Pacuan Kuda pengganti Pulo Mas yakni di daerah Tegal Alur, Jakarta Barat. Kami berharap daerah lain juga bisa mengikutinya,” tutur istri dari Marciano Norman tersebut.

Triwatty Norman maju setelah mendapatkan dukungan suara dari 14 Pengprov Pordasi, yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua.