BolaSkor.com - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menilai sikap Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) justru memperkuat keabsahan kepengurusan FFI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024.
Penilaian tersebut muncul setelah Kemenkum merespons surat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang meminta pergantian Ketua Umum FFI. Dalam penjelasannya, Kemenkum menyatakan perubahan kepengurusan, khususnya posisi Ketua Umum, hanya dapat diproses melalui mekanisme KLB.
Baca Juga:
Polemik Futsal Nasional Memanas, FFI Laporkan Dugaan Cacat Hukum SK PSSI ke FIFA dan AFC
Michael menganggap jawaban tersebut menjadi penegasan bahwa pergantian pimpinan federasi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Menurutnya, hasil KLB 2024 yang menjadi dasar kepengurusan FFI saat ini juga tidak dapat dianulir tanpa mengikuti mekanisme organisasi.
Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB,
kata Michael dalam keterangannya.
Michael Sianipar Soroti SK Penunjukan Plt Ketua Umum FFI
Michael juga mengapresiasi penegasan Kemenkum mengenai pentingnya tertib administrasi dalam proses perubahan kepengurusan. Ia menilai pergantian Ketua Umum FFI harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Dengan demikian, penerbitan surat keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI tidak bisa menjadi dasar untuk menggantikan kepengurusan hasil KLB tanpa melalui prosedur yang semestinya.
Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa,
ujarnya.
Persoalan tersebut juga telah dibawa Michael ke ranah internal PSSI. Ia mengaku sudah menyampaikan surat keberatan sekaligus laporan kepada Komite Etik PSSI terkait dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh pimpinan federasi dalam menerbitkan SK penunjukan Plt Ketua Umum FFI secara sepihak.
Tidak berhenti di situ, Michael membuka kemungkinan membawa polemik kepengurusan FFI ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Bahkan, ia tidak menutup peluang mengajukan perkara tersebut ke Court of Arbitration for Sport (CAS) apabila diperlukan.
Pertanyakan Dasar Pemblokiran Akses SABH FFI

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Sianipar. (FFI)
Di tengah polemik kepengurusan, Michael turut mempertanyakan landasan hukum yang digunakan Kemenkum untuk membatasi akses SABH FFI, yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia.
Ia merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8, yang mengatur kemungkinan pemblokiran akses administrasi perkumpulan berdasarkan bukti pendaftaran gugatan dan sengketa atau permintaan dari instansi pemerintah maupun penegak hukum.
Menurut Michael, perlu ada kejelasan mengenai dasar yang membuat akses administrasi FFI dibatasi. Ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut permintaan instansi pemerintah atau berkaitan dengan adanya gugatan sengketa.
"Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa," tutur Michael.
Sebelumnya, Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memblokir sementara akses SABH FFI. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut surat PSSI tertanggal 13 November 2026.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menjelaskan pembatasan dilakukan untuk mencegah perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi belum terselesaikan.
Namun, ia memastikan kebijakan tersebut hanya menyangkut akses administrasi badan hukum dan tidak mengganggu aktivitas maupun penyelenggaraan kompetisi futsal nasional.
Akses SABH baru akan dibuka kembali setelah KLB digelar dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai susunan kepengurusan definitif FFI.
Sementara itu, Michael menegaskan pihaknya tetap akan menempuh jalur organisasi untuk menyelesaikan polemik tersebut. Ia juga menunggu tindak lanjut Komite Etik PSSI atas laporan yang telah disampaikan.
"Kami juga menunggu tindak lanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal pimpinan PSSI ini," pungkasnya.