Tengku Sufiyanto
BolaSkor.com - Bendera Merah-Putih akhirnya bisa kembali berkibar di ajang olahraga internasional. Ini seiring dengan pencabutan sanksi yang dilakukan oleh Komite Eksekutif World Anti Doping Agency (WADA), Kamis (3/2).
Dalam rilisnya, WADA mengatakan Indonesia sudah resmi memenuhi standar Internasional untuk kepatuhan kode oleh penandatanganan. Hal yang sama juga berlaku untuk Thailand yang sebelumnya terkena sanksi.
Sebelumnya, WADA menjatuhkan sanksi selama satu tahun terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang kini berganti nama menjadi Anti Doping Organization (IADO), karena dinilai non-compliance terhadap WADA Code pada 7 Oktober 2021. Imbas sanksi tersebut, Merah-Putih tak bisa berkibar saat atlet Indonesia naik podium.
Baca Juga:
PSSI melalui Ketua Umum Mochamad Iriawan merasa bersyukur atas hal ini. Terlebih Timnas Indonesia U-23 akan mengikuti Piala AFF U-23 2022 di Kamboja, 14 Februari mendatang.
PSSI tak lupa berterima kasih kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, NOC Indonesia, dan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA yang dipimpin Presiden NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari.
"Kita patut bersyukur dengan pencabutan sanksi ini. Itu berarti kita bisa mengibarkan bendera Merah Putih di ajang internasional. Terima kasih kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenpora dan semua yang terlibat sehingga sanksi WADA ini akhirnya dicabut," ujar Iriawan, dalam laman resmi PSSI, Jumat (4/2).
"Akan ada kebanggan bagi siapa pun kalau atlet bertanding kemudian menjadi juara dan Merah Putih bisa berkibar. Alhamdulillah," imbuh Iriawan.
Mulai hari ini juga, LADI resmi berganti nama menjadi Indonesia Anti Doping Organization (IADO) setelah sanksi WADA resmi dicabut. Pengumuman nama baru lembaga antidoping tersebut dilakukan di Kemenpora, Jumat (4/2). Dengan ini, IADO dinyatakan resmi sebagai lembaga antidoping independen dan profesional dari Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali mengatakan, saat ini IADO sudah tidak menjadi bagian dari Kemenpora. Meski demikian IADO masih akan mendapat subsidi dana dari pemerintah untuk keperluan operasional.
"Dengan kejadian ini IADO harus profesional, jadi independen. Tidak boleh lagi pengurus yang dari cabor dan juga pemerintah. Jangan sampai ada yang menitipkan ini dan itu," kata Zainudin Amali.
"Sekarang IADO sudah punya kantor sendiri di Kebayoran, tetapi anggarannya tetap didukung pemerintah. Kalau kebijakan tidak boleh ada campur tangan pemerintah," tambahnya.
