FIFPro Kritik PSSI soal Kebijakan Potong Gaji Pesepak Bola Profesional di Liga 1 dan Liga 2

BolaSkor.com - Asosiasi Pesepak Bola Dunia, FIFPro, mengkritik soal kebijakan pemangkasan gaji pesepak bola profesional di Liga 1 dan Liga 2 yang dilakukan PSSI. FIFPro menilai pemangkasan gaji ini terlalu bersifat sepihak yang merugikan banyak pemain dari klub Liga 2 dengan gaji standart atau di bawah UMR (Upah Minimum Regional).

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan, mengeluarkan kebijakan pemangkasan gaji pemain klub Liga 1 dan Liga 2 2020. Di mana, setiap pemain hanya menerima gaji 25 persen selama kompetisi dihentikan bersifat force majeure dari Maret hingga Mei 2020. Keputusan ini diambil lantaran klub tidak mengalami pemasukan.

Namun, kritik justru lahir dari Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI). APPI menilai PSSI mengeluarkan keputusan sepihak tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan pihaknya, sebagai jembatan dan wadah pemain.

Baca Juga:

Ketum PSSI Minta PT LIB Bayar Subsidi Termin Kedua Klub Liga 1 Paling Telat Sore Ini

PSSI Tetap Percayakan Ratu Tisha di AFF dan AFC

"Selama krisis ini kami telah melihat banyak keputusan dari asosiasi sepakbola yang tidak sebagaimana mestinya. Mereka membuat resolusi yang sangat mengabaikan hak dasar pekerja. PSSI melakukan intervensi dalam hubungan kerja tanpa inisiatif untuk mengundang pemain ke meja yang sama," Direktur Legal FIFPro Roy Vermeer dalam rilisnya.

FIFPro mempunyai hitungan terhadap gaji pesepak bola profesional di Liga 2 yang makin di bawah standar akibat pemotogan gaji.

"Sebelum pemotongan, pemain Liga 2 hanya mendapat 200 US Dollar (sekitar Rp 2,9 juta) dan itu pun sudah di bawah standar minimum regional (UMR) sekitar Rp 300 US Dollar (sekitar Rp 4,4 juta). Dengan pemotongan 75 persen, gaji menjadi 50 US Dollar (sekitar Rp 736 ribu) atau hanya 17 persen dari gaji minimum (UMR)," sebut rilis FIFPro.

"Dengan fakta bahwa kebijakan ini masih berlaku sejak Maret adalah bukti kalau PSSI tak peduli dengan standar internasional bahkan dengan standar kesejahteraan di Indonesia sendiri," tutur Roy Vermeer.