Direktur Madura United Haruna Soemitro Bicara soal Status Force Majeure Liga 1

BolaSkor.com - Status force majeure yang telah diputuskan PSSI bersama PT. LIB selaku operator kompetisi, menimbulkan dampak signifikan bagi sepakbola nasional. Kompetisi Liga 1 baru berjalan tiga pekan, sementara Liga 2 yang baru saja memasuki pekan perdana juga ikut ditunda.

Tanpa pertandingan yang berlangsung, sisi bisnis kompetisi ikut terpuruk. Padahal PSSI menjanjikan nilai subsidi yang cukup besar bagi klub Liga 1 dengan kisaran angka 5,2 hingga 5,7 miliar rupiah.

Klub-klub kemungkinan besar akan mengalami kesulitan finansial bila dana dari sponsor tidak cair akibat pandemi Covid-19. PSSI yang melihat hal tersebut, lantas memberikan poin tambahan dalam hal pembayaran gaji pemain.

Dengan status force majeure yang ditetapkan mulai Maret hingga Juni, klub hanya diminta membayar 25% dari nilai kontrak dengan pemain. Hal tersebut membuat Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) meradang.

Baca Juga:

Manajemen Persib Tanggapi Perpanjangan Masa Tunda Liga 1 2020

Arema FC Pastikan Kerja Sama Sponsor Tak Bermasalah Pasca Liga 1 Dihentikan

Pasalnya, mereka merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan untuk merumuskan keputusan tersebut. APPI pun telah berkirim surat kepada PSSI untuk menolak keputusan tersebut.

Direktur Madura United, Haruna Soemitro, memiliki pandangan tersendiri atas keputusan sepihak PSSI tersebut. Sebelumnya, mantan manajer Persebaya ini juga meminta penghentian langsung kompetisi di masa sulit ini.

"Kita benchmarknya harus pada status force majeure saja. Karena dalam perjanjian apapun ketika memenuhi unsur itu, setahu saya semuanya bisa batal," tegasnya.

Sejatinya pada tingkatan yang lebih tinggi, FIFA tengah melakukan pembahasan terkait kontrak pemain dengan FIFPro. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari kedua lembaga ini.

Haruna juga berpendapat bila kejadian tak terduga musim ini, tak bisa disamakan dengan tahun 2015. Saat itu kompetisi juga dihentikan di tengah jalan setelah FIFA membekukan PSSI akibat adanya 'campur tangan' pemerintah.

"Saat ini tidak bisa dibandingkan dengan status force majeure di tahun 2015. Sehingga baik klub maupun PSSI, tidak memiliki referensi yang cukup dalam bentuk benchmark keputusannya," imbuhnya.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI terkait keberatan yang diajukan oleh APPI. APPI sendiri berharap dilibatkan dalam pertemuan dan pembicaraan dengan semua stakeholder sepakbola nasional untuk mencapai solusi yang akhirnya bisa diterima oleh semua pihak. (Laporan Kontributor Bima Pamungkas/Madura)