Anggota Exco: Iwan Budianto Otomatis akan Gantikan Peran Joko Driyono

BolaSkor.com - Iwan Budianto secara otomatis akan menggantikan peran Joko Driyono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI. Ini menyusul penetapan Jokdri, panggilan Joko Driyono sebagai tersangka kasus perusakan barang bukti.

Hal ini seperti dijelaskan anggota Komite Eksekutif PSSI, Refrizal. Penunjukan Iwan sudah sesuai dengan mekanisme roda organisasi serta berdasarkan rapat Komite Eksekutif (exco) .

Iwan Budianto sebelumnya menjabat wakil ketua umum II PSSI, berubah menjadi Kepala Staf Ketua Umum di era Edy Rahmayadi. Mundurnya Edy Rahmayadi membuatnya menjabat Wakil Ketua Umum, sementara Joko Driyono berperan sebagai Plt. Ketua Umum.

"Pengganti sementara Bapak Iwan. Itu otomatis," kata Refrizal.

Menurut Refrizal, PSSI harus tetap memiliki pemimpin. Karena itu, ia memperkirakan bahwa Iwan Budianto akan segera ditunjuk.

Baca Juga:

Kongres Luar Biasa PSSI Segera Digelar, Ini 2 Agendanya

Manajer Madura United Ingin Klub Tahan Tidak Ada KLB PSSI

"Kalau Bapak Joko berhalangan, misalnya disangka, apakah disidang, atau masuk tahanan, kami tidak tahu kemungkinan ke depannya, bisa ditahan 1 x 20 hari bisa diperpanjang, kami tidak tahu, karena PSSI ini kan harus berjalan terus, harus ada Plt ketua umumnya. Paling mungkin Bapak Iwan," jelasnya.

Mengingat PSSI ditunggu banyak agenda. "Agenda itu antara lain Piala Indonesia, Piala AFF. Agenda sudah semakin dekat. Piala Presiden juga harus bergulir awal Maret, kemudian persiapan untuk menggulirkan Liga 1, paling lambat awal Mei."

Refrizal tidak bisa berspekulasi soal nasib Joko Driyono di tubuh PSSI. "Tetap Exco menunjuk, tapi kami tidak tahu posisi Bapak Joko seperti apa? atau bertahan," kata Refrizal.

Adapun soal Johor Lin Eng, Refrizal menjelaskan belum mengundurkan diri. Johar Lin Eng sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait pengaturan pertandingan.

"Ya, sampai sekarang Bapak Johar Lin Eng belum mengundurkan. Tapi dia absen dalam rapat juga? Ya, kami mengedepankan, karena kami negara hukum, praduga tidak bersalah. Kalau dia tak mundur, itu hak dia, mustahil kami memaksa."