Teguran WADA ke Indonesia Belum Ada Titik Terang, Masih Tunggu Pelantikan Menpora Baru
BolaSkor.com - Permasalahan terkait program anti-doping di Indonesia, yang berawal dari teguran Badan Anti Doping Dunia atau World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia belum menemui titik terang.
WADA masih menunggu pos Menpora RI terisi terlebih dahulu untuk kemudian melakukan diskusi secara virtual.
Sebelumnya, Menpora menerima surat dari WADA pada 28 Agustus 2025 terkait dengan komitmen Indonesia dalam melakukan pengujian anti-doping pada awal tahun ini.
Namun, saat ini posisi Menpora RI masih kosong setelah ditinggalkan Dito Ariotedjo yang diberhentikan pada 8 September lalu.
Baca Juga:
WADA Kirim Surat ke Menpora Soroti Program Anti-Doping yang Tak Jalan, Indonesia Terancam Sanksi
Transisi Menpora, Persiapan MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika Tetap Berjalan Mulus
Lewat Haornas 2025, Wamenpora Taufik Hidayat Berharap Olahraga Jadi Budaya Nasional
Hingga artikel ini ditulis, masih belum ada yang menggantikan posisi politikus Partai Golkar tersebut.
Hal itu membuat permasalahan dengan WADA menjadi terhenti sementara.
Salah satu yang menjadi masalah kali ini ialah terkait dengan sumber daya keuangan dari pemerintah kepada IADO untuk memenuhi kewajiban melakukan program anti-doping.
Berkaitan dengan itu, Kemenpora mengatakan sudah memberikan anggaran untuk IADO.
Hal tersebut diungkapkan Surono, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora.
Ketua Umum IADO, Gatot S. Dewa Broto, juga membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima dana tersebut dan langsung berkomunikasi dengan WADA.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora yang akhirnya memberikan (sumber daya keuangan) seminggu yang lalu kepada IADO," jelas Gatot S. Dewa Broto kepada BolaSkor, Selasa (16/9).
"Tetapi, bukan berarti persoalan selesai, karena itu sudah saya laporkan ke WADA dan rupanya mereka tidak sekadar mempermasalahkan soal pemberian anggaran."
"Mereka punya standar patokannya sendiri."
Menunggu Menpora Baru
Saat ini, meskipun Kemenpora sudah memberikan anggaran kepada IADO dan juga IADO sudah bersurat kepada WADA terkait dengan hal tersebut, ternyata masalah belum selesai.
Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan bahwa WADA tetap ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan Menpora RI yang saat ini posisinya belum ada yang menempati.
"Nah, nanti kalau sudah ada (Menpora) yang baru, WADA akan berkirim surat lagi. Makanya saya memohon kepada siapapun yang jadi Menpora, agar peringatan dari WADA diingat dan direspons langsung, karena surat ditujukannya bukan ke IADO, tapi ke Kemenpora," ujar Gatot S. Dewa Broto.
Menurutnya, WADA ingin melihat adanya konsistensi dari pemerintah Indonesia terkait dengan bantuan dalam bentuk sumber daya keuangan untuk program anti-doping ini.
Hal itu dikarenakan semua negara di belahan dunia manapun juga terikat dengan perjanjian tersebut.
"Di negara manapun, pemerintah itu terikat dengan Konvensi UNESCO. Ada Perpresnya, Perpres 101 tahun 2007, yang tanda tangan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, tentang ratifikasi Konvensi UNESCO anti-doping," jelas Gatot S. Dewa Broto.
Berkaitan dengan konsistensi, Gatot S. Dewa Broto juga mengungkapkan bahwa anggaran yang turun ke IADO terkait dengan program anti-doping tersebut tiap tahunnya terus menurun.
Pada 2022, dana yang digelontorkan ialah sebesar Rp17 miliar, kemudian tahun berikutnya turun menjadi Rp16 miliar.
Penurunan itu membuat WADA bertanya-tanya karena pada 27 dan 28 April 2023 lalu, mereka melakukan audit secara langsung ke kantor IADO.
Ternyata, pada 2024 jumlah tersebut makin menurun menjadi sekitar Rp8,6 miliar, hingga akhirnya yang terbaru IADO hanya mendapatkan Rp2,7 miliar.
Berharap Tak Dijatuhi Sanksi
Gatot S. Dewa Broto berharap permasalahan ini tidak menjadi lebih besar hingga akhirnya Indoensia dijatuhi sanksi oleh WADA.
"Saya tidak tahu (bagaimana keputusannya nanti), saya tidak mau berandai-andai, ya kalau bisa jangan disanksi. Sepertinya sulit untuk mencegahnya, tetapi saya tidak mau berandai-andai," ujarnya.
Dia berharap tidak ada sanksi karena seluruh atlet juga sejatinya sudah patuh dalam hal anti-doping dan juga berkenan diambil sampelnya, tiap cabang olahraga (cabor) juga sudah patuh mengikuti peraturan yang ada.
Terlebih lagi, Indonesia dalam waktu dekat ini akan turut serta dalam sejumlah multievent internasional, seperti Asian Youth Games 2025 di Bahrain (22-31 Oktober), Islamic Solidarity Games Riyadh 2025 (7-21 November), dan SEA Games 2025 Thailand (9-20 Desember).
"Kami tidak ingin menyusul Sri Lanka dan Kenya," tegas Gatot S. Dewa Broto.
Sri Lanka dan Kenya menjadi dua negara yang baru-baru ini masuk ke dalam daftar non-compliant WADA karena gagal mematuhi aturan yang ada terkait dengan program anti-doping dunia.
Penulis: Muhammad Gazza Roosaryatam
